KIARA desak pemerintah lebih pikirkan keberlanjutan ekosistem pesisi

Mar 06, 2026    Views 13

Jakarta (ANTARA) - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak pemerintah untuk lebih memikirkan upaya dan perwujudan keberlanjutan kelestarian ekosistem pesisir.

"Kami mendesak pemerintah untuk lebih memikirkan keberlanjutan kelestarian ekosistem pesisir dan juga keadilan bagi masyarakat pesisir," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KIARA Susan Herawati saat memberikan sambutan dalam acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir: Memperjuangkan Kebaharian Indonesia di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan investor dibandingkan ekosistem pesisir dan masyarakat pesisir.

View Detail

200-an perwakilan pesisir temu akbar di Jakarta soroti kebijakan timpang rezom

Mar 06, 2026    Views 8

Senin, 07 Oktober 2024 09:59 PM

200-an Perwakilan Pesisir Temu Akbar di Jakarta, Soroti Kebijakan Timpang Rezim

Ridwan Marzuki

HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Humanis, Trend Asia, Bina Desa, YLBHI, PIKUL, WGII, JKPP, Indonesia for Global Justice (IGJ), Greenpeace Indonesia, akan memperkuat advokasi dan solidaritas masyarakat pesisir Indonesia.

Perjuangan utamanya adalah menjaga keberlanjutan kelestarian ekosistem pesisir utama Indonesia dari segala kebijakan yang sewenang-wenang yang belakangan ini makin merajalela dari peraturan yang dikeluarkan rezim pemerintah Joko Widodo, Presiden Indonesia.

Gerakan dukungan masyarakat pesisir oleh...

View Detail

Warga Pesisir Perjuangkan Hak Hidup Mereka

Mar 09, 2026    Views 5

Rabu, 09 Okt 2024

KOALISI Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Humanis, Trend Asia, Bina Desa, YLBHI, PIKUL, WGII, JKPP, Indonesia for Global Justice (IGJ), dan Greenpeace Indonesia memperkuat advokasi dan solidaritas masyarakat pesisir Tanah Air, serta keberlanjutan kelestarian ekosistem pesisir utama Indonesia dari segala kebijakan yang sewenang-wenang yang belakangan ini makin merajalela dari peraturan yang dikeluarkan di era pemerintah Presiden Joko Widodo.

Gerakan dukungan masyarakat pesisir oleh organisasi sipil akar rumput ini digaungkan dalam Temu Akbar Masyarakat Pesisir 2024 bertajuk Memperjuangkan...

View Detail

Masyarakat Pesisir 2024 Suara untuk Keadilan dan Kelestarian

Mar 09, 2026    Views 3

Oleh bmz | Selasa, 8 Okt 2024

JAKARTA, rindang.ID | Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Humanis, Trend Asia, Bina Desa, YLBHI, PIKUL, WGII, JKPP, Indonesia for Global Justice (IGJ), Greenpeace Indonesia, akan memperkuat advokasi dan solidaritas masyarakat pesisir Indonesia, serta keberlanjutan kelestarian ekosistem pesisir utama Indonesia dengan Temu Akbar Masyarakat Pesisir 2024.

Kegiatan bertema Memperjuangkan Kebaharian Indonesia ini akan berlangsung 8-10 Oktober 2024, di Jakarta dan akan dihadiri lebih dari 200 perwakilan masyarakat pesisir dari seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman, menguatkan...

View Detail

Masyarakat Pesisir bahas keberlanjutan kelestarian ekosistem pesisir rezim baru

Mar 09, 2026    Views 2

Daerah yang telah mengalami dampak buruk peraturan rezim Jokowi, seperti Pulau Rempang, Wawonii, pesisir Bantaeng, dan Kepulauan Halmahera dikhawatirkan akan berlanjut di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran kelak.

Selasa, 8 Oktober 2024

Wanaloka.com – Sekitar 200 perwakilan masyarakat pesisir dari seluruh Indonesia bertemu untuk berbagi pengalaman, menguatkan solidaritas, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk memperjuangkan hak mereka pada 8-10 Oktober 2024 di Jakarta. Mereka akan hadir dalam Temu Akbar Masyarakat Pesisir 2024: Memperjuangkan Kebaharian Indonesia yang digelar organisasi sipil akar rumput, yakni Koalisi Rakyat untuk...

View Detail

Hari Ini Masyarakat Pesisir Demo di KKP, Tuntut Penolakan Ekspor Pasir Laut

Mar 09, 2026    Views 3

Aksi ini dilakukan sebagai respons atas pemerintah Joko Widodo yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.

10 Oktober 2024 | 10.14 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Aksi ini dilakukan sebagai respons atas pemerintah Joko Widodo yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.

Seperti diketahui regulasi yang mengatur tentang ekspor pasir laut diteken oleh Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan...

View Detail

Masyarakat Pesisir Gelar Aksi Tolak Komersialisasi Kekayaan Pesisir Laut

Mar 09, 2026    Views 2

har

Kamis, 10 Oktober 2024 | 07:18 WIB

JAKARTA, Bisnistoday – Komunitas masyarakat pesisir menolak adanya sikap pemerintah yang mengobral kekayaan keanekaragaman laut Indonesia kepada segelintir investor asing. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersama sejumlah elemen komunitas termasuk Greenpeace Indonesia akan menyuarakan kegelisahan ini, melalui aksi besar bersama 200 perwakilan masyarakat pesisir dari 20 provinsi di Indonesia.

Menurut Sekjen KIARA, Susan Herawati melalui keteranganya kepada media mengungkapkan, aksi ini akan menjadi panggilan tegas kepada pemerintahan Joko Widodo, maupun penerusnya nanti, agar berhenti...

View Detail

Masyarakat pesisir laut Indonesia berunjuk rasa tolak ekspor pasir laut ini dosa jariyah pemerintah

Mar 09, 2026    Views 2

Aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat pesisir merupakan buntut dari pengesahan aturan ekspor pasir laut. Mereka menilai jika hal itu adalah dosa jariyah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para nelayan.

10 Oktober 2024 | 16.08 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat pesisir laut Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal tersebut merupakan respons dari aturan ekspor pasir laut yang kembali dibuka setelah 20 tahun dilarang.

Dalam unjuk rasa itu, mereka menyampaikan berbagai pesan terhadap pemerintah terkait tambang...

View Detail

Masyarakat Pesisir Indonesia Gelar Demo Tolak Kebijakan Ekspor Pasir Laut

Mar 09, 2026    Views 2

Redaksi

10 Oktober 2024

Nasional

Mitrapost.com – Masyarakat pesisir Indonesia menggelar demo di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada hari ini Kamis (10/10/2024).

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati mengatakan bahwa pihaknya mengecam KKP yang tetap menjalankan ekspor pasir laut.

“Kalau KKP ini tetap mau meneruskan pengerukan sedimentasi pasir laut, sebenernya menjelaskan secara terang bagaimana perilaku kapitalistiknya negara ini, khususnya pemangku kebijakannya,” ujarnya dilansir dari Tempo.

Kebijakan pemerintah yang membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang, dinilai...

View Detail

Gunakan kaos bertuliskan Korban Mulyono Masyarakat Pesisir Laut Indonesia Demo Tolak Ekspor Pasir Laut

Mar 09, 2026    Views 2

Ibnu Maksum

11/10/2024

Politik

Masyarakat pesisir laut Indonesia menggunakan kaus bertuliskan Korban Mulyono melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal tersebut merupakan respons dari aturan ekspor pasir laut yang kembali dibuka setelah 20 tahun dilarang.

Dalam unjuk rasa itu, mereka menyampaikan berbagai pesan terhadap pemerintah terkait tambang sedimentasi di laut. “KKP tidak berhutang, yang akan berhutang banyaknya kalian. KKP tidak pernah berhutang kepada investor tapi dia akan menjadikan ini jariyah, dosa dari seluruh yang dirampok dari kawan-kawan,” ujar...

View Detail

Koalisi Masyarakat Pesisir Minta Batalkan Ekspor Sedimentasi Laut

Mar 09, 2026    Views 2

Kamis, 10 Oktober 2024 22:30 WIB | waktu baca 2 menit

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indonesia meminta Pemerintah membatalkan kebijakan untuk ekspor sedimentasi laut karena akan berdampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan dan keselamatan warga di daerah.

Permintaan itu disampaikan langsung setidaknya oleh 10 organisasi dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indonesia kepada pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Kamis.

Ketua Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Masnuah dalam pertemuan dengan pimpinan Kementerian KKP itu mengatakan bahwa kebijakan...

View Detail

Foto Aksi Masyarakat Pesisir Geruduk Kantor KKP Tolak Ekspor Pasir Laut

Mar 09, 2026    Views 3

Mereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.

Kamis, 10 Okt 2024 14:46:00

Masyarakat pesisir yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Kamis, (10/10/2024). Foto: Merdeka.com/Arie Basuki

FOTO: Aksi Masyarakat Pesisir Geruduk Kantor KKP Tolak Ekspor Pasir Laut (merdeka.com)

View Detail

Masyarakat Kepulauan Sumenep Ikut Grusuk Kantor KKP Indonesia

Mar 09, 2026    Views 2

Tayang : 11 Oktober 2024, 09:22 WIB

Penulis: Sauqi Romdani

Editor: Tim Sumenep News

SUMENEP NEWS - Masyarakat Kepulauan Sumenep ikut terlibat dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024 kemarin.

Demonstrasi tersebut sebagai bentuk kepedulian warga pulau dan masyarakat pesisir gabungan dari 20 provinsi di Indonesia. Mereka datang untuk menyampaikan kondisi terkini yang telah terjadi di daerahnya masing-masing.

Kedatangan warga kepulauan dan pesisir itu difasilitasi oleh organisasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIRA).

Salah satu...

View Detail

Masyarakat pesisir demo KKP soal pasir laut Menteri Wahyu Trenggono tegaskan keuntungan untuk negara

Mar 09, 2026    Views 2

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono berserta jajaran melakukan serangkaian kunjungan kerja di Kota Batam.

11 Oktober 2024 | 16.15 WIB

TEMPO.CO, Batam - Masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Sementara Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran melakukan serangkaian kunjungan kerja di Kota Batam.

Wahyu Trenggono menghadiri beberapa kegiatan, mulai dari peresmian modeling budidaya lobster, pengungkapan kasus penyelundupan benih lobster dan pengungkapan penangkapan kapal asing tambang pasir laut di perairan Batam.

Saat...

View Detail

Masyarakat pesisir tantang KKP Adakan Diskusi soal kuota pengerukan pasir laut

Mar 09, 2026    Views 2

Masyarakat pesisir menantang KKP melakukan diskusi terkait kuota pengerukan pasir laut.

11 Oktober 2024 | 12.40 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menantang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdiskusi tentang kuota pengerukan pasir laut. Hal tersebut diwacanakan dilakukan bersama masyarakat pesisir serta para pakar oseanografi.

"Kita (masyarakat pesisir) sih menantang KKP untuk melakukan itu (diskusi)," ujar Susan Herawati ketika ditemui usai menjalankan advokasi di Gedung Mina Bahari I KKP, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober...

View Detail

Perlawanan Penjaga Laut Nusantara Melawan Perusak Ekosistem

Mar 09, 2026    Views 3

11 Okt 2024 04:54 Jakarta

Oleh - Syamsudin Ilyas, Editor - Iwan Bagus Irawan

KBRN, Jakarta: Masyarakat pesisir Indonesia menyerukan agar pemerintah tidak melanggar hak-hak konstitusional mereka seperti yang diamanatkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-VIII/2010 yang menegaskan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWP), bahwa masyarakat pesisir memiliki hak konstitusional dalam mengakses laut secara bebas; berhak mengelola wilayah pesisir berdasarkan pengetahuan lokal dan kearifan komunitasnya; masyarakat juga berhak mendapatkan manfaat dari sumber daya laut dan pesisir; serta bisa menikmati...

View Detail

Masyarakat Pesisir Gelar Aksi Tolak Komersialisasi

Mar 09, 2026    Views 2

har Kamis, 10 Oktober 2024, 07:18 WIB

JAKARTA, Bisnistoday – Komunitas masyarakat pesisir menolak adanya sikap pemerintah yang mengobral kekayaan keanekaragaman laut Indonesia kepada segelintir investor asing. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersama sejumlah elemen komunitas termasuk Greenpeace Indonesia akan menyuarakan kegelisahan ini, melalui aksi besar bersama 200 perwakilan masyarakat pesisir dari 20 provinsi di Indonesia.

Menurut Sekjen KIARA, Susan Herawati melalui keteranganya kepada media mengungkapkan, aksi ini akan menjadi panggilan tegas kepada pemerintahan Joko Widodo, maupun...

View Detail