Form Berlangganan Buletin

Masyarakat pesisir tantang KKP Adakan Diskusi soal kuota pengerukan pasir laut

Posted Mar 09, 2026    Updated at Mar 09, 2026    By admin    Views 9

Tag

Masyarakat pesisir menantang KKP melakukan diskusi terkait kuota pengerukan pasir laut.

11 Oktober 2024 | 12.40 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menantang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdiskusi tentang kuota pengerukan pasir laut. Hal tersebut diwacanakan dilakukan bersama masyarakat pesisir serta para pakar oseanografi.

"Kita (masyarakat pesisir) sih menantang KKP untuk melakukan itu (diskusi)," ujar Susan Herawati ketika ditemui usai menjalankan advokasi di Gedung Mina Bahari I KKP, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Susan berharap instansi yang mengurus kelautan dan perikanan dapat memfasilitasi ruang diskusi itu. Susan mengatakan, tantangan yang diungkapkan dirinya diwacanakan juga akan menjelaskan tentang maksud dari sedimentasi di laut. "Diskusi itu untuk saling bertukar pengetahuan tentang apa sih yang dimaksud sedimentasi dan bagaimana mereka mengeluarkan kebijakan ini, apakah memang sudah betul prosesnya," kata dia.

Masyarakat pesisir laut Indonesia mengadakan unjuk rasa menolak kebijakan ekspor pasir laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024 TEMPO/Muh Raihan Muzakki

Susan menjelaskan alasan masyarakat pesisir menantang KKP untuk berdiskusi tentang kuota pengerukan pasir laut. Menurutnya, pernyataan pemerintah terkait ekspor pasir laut untuk meningkatkan daya dukung dinilai tidak jelas. "Karena mereka (KKP) bilang ya ini untuk meningkatkan daya dukung, daya dukung yang mana yang mau ditingkatkan kalau kemudian pasirnya dirampok gitu," ucap Susan.

Dia mengatakan, adanya penetapan kuota pengerukan pasir laut juga dinilai kurang kajian ilmiah. Susan menganggap wilayah sedimentasi di laut yang telah ditetapkan di dalam aturan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 24 Tahun 2024 dinilai bukan membetulkan jalur pelayaran. "Jumlah potensi pengurukan sedimentasi itu memang tidak mempunyai basis secara ilmiah yang kuat, secara saintifik yang kuat. Karena 17 milyar meter kubik yang dikeluarkan di tujuh daerah, itu ternyata bukan murni untuk membenahi jalur pelayaran," ujarnya.

Menurut dia, aturan itu bukan tentang pembenahan jalur pelayaran. Melainkan, kata Susan, aturan itu untuk mengeruk potensi pasir laut dan kandungan mineral yang terdapat di tujuh daerah yang telah ditetapkan. "Karena di dalamnya itu ternyata dibuka petanya ya, ini bukan soal jalur pelayaran, tapi soal pasir dan mineral yang terkandung di dalamnya gitu," tutur Susan.